Ditjen PAUDNI menghimbau kepada Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan daerah, bersama-sama memperhatikan anak usia dini khususnya di daerah 3T (Terdalam, Tertinggal dan Terluar) dan wilayah perbatasan

Strategi Peningkatan Kesejahteraan PTK PAUDNI

admin 2 Agustus 2012 Komentar Dimatikan
Strategi Peningkatan Kesejahteraan PTK PAUDNI

Salah satu kegiatan penting yang diselenggarakan dalam rangkaian Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi 2012 adalah Forum Ilmiah PTK PAUDNI, yang dilaksanakan oleh Subdit Dikmas. Ada sejumlah pembicara yang dihadirkan, salah satunya Dr. Ade Kusmiadi, M.Pd, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PP PAUDNI) Regional 2 Semarang. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Horison, Bekasi, Jawa Barat, Juli lalu.

Ade Kusmiadi mengingatkan bahwa  Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)  PAUD PNS meliputi Pamong Belajar (pendidik) dan Penilik (tenaga kependidikan). Sedangkan pendidik PAUDNI yang non PNS meliputi tutor kesetaraan, tutor keaksaraan pendidik PAUD, Fasilitator Desa Intensif (FDI), dan instruktur kursus. Tenaga kependidikan non PNS meliputi tenaga lapangan dikmas (TLD), pengelola/ penyelenggara administrator, pustakawan laboran, dan teknisi ICT.

PTK PAUDNI baik yang berstatus PNS maupun non PNS pada intinya memiliki tuntutan hak yang sama, yakni adanya jaminan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan. Namun demikian masih terdapat beragam masalah yang melingkupti di seputar PTK PAUDNI.

Menurut Dr. Ade Kusmiadi, M.Pd,  beberapa akar masalah tersebut meliputi:

  • Akurasi data PTK (NUPTK, status, mutasi, rotasi, aktif/tdk aktif, bekerja pada lembaga terakreditasi/tdk terkareditasi).
  • Pola rekruitmen, penempatan, diklat dan pengembangan SDM PTK pada satuan PAUDNI dan satuan programnya.
  • Standar penggajian (belum ada penggajian bersifat remuneratif atau standar dasar yg kuat dan jelas) .
  • Persepsi pendidik pada jalur formal dan nonformal dibuat berbeda (undang-undang guru dan dosen).
  • Penghargaan dan perlindungan (status, karier dan kesamaan hak, seperti guru/tenaga kerja lain).

Ade Kusnadi melanjutkan, dengan mengutip tulisan Dessler,2005, dikatakan bahwa semua bentuk penggajian atau ganjaran kepada pegawai dan timbul karena kepegawaian mereka. Dapat berupa pembayaran uang secara langsung (upah, gaji, insentif, bonus) dan dapat pula berbentuk pembayaran tidak langsung (asuransi, liburan atas biaya perusahaan) dan dapat pula berupa ganjaran bukan uang (jam kerja yang luwes, kantor yang bergengsi, pekerjaan yang lebih menantang.

Lantas, strategi peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan PTK PAUDNI yang harus dilakukan meliputi: Sosialisasi dan Konsolidasi Program Harlindung PTK-PAUDNI ke berbagai Pemangku kepentingan; bantuan Insentif bagi  PTK-PAUDNI (Skala Prioritas, Proporsional); dan fasilitasi Konsultasi, Mediasi dan Advokasi Hukum bagi PTK-PAUDNI (Melalui Lembaga Advokasi di 33 Propinsi). “Selain itu juga perlu dilakukan Pentas Aksi Prestasi melalui Apresiasi/Porseni PTK-PAUDNI,” papar Ade Kusmiadi.

***

 

-MUKTI ALI-

Komentar ditutup.